KOMUNITAS PECINTA CILIWUNG (Komunitas Ciliwung Depok)

Sungai Ciliwung terlanjur identik dengan sampah dan penyusutan aliran sungai. Kedua hal tersebut tidak hanya terjadi di satu dua titik saja, namun telah merata dari hulu hingga hilir sungai yang berujung pada banjir di Ibu Kota Jakarta.
Berawal dari kondisi itulah, Taufik DS bersama beberapa orang mendirikan Komunitas Pecinta Ciliwung. Pusatnya ada di Komplek Wartawan, Serang.
Beberapa hari yang lalu, kelompok kami mengunjungi Cabang Komunitas Pecinta Ciliwung di daerah Depok. Disana, kami bertemu dengan salah satu anggota yang tinggal disana yaitu Bang Daus.

Komunitas ini berdiri pada tahun 2010 yang dipelopori oleh Bapak Taufik DS. Sementara Komunitas Ciliwung Depok sendiri baru berdiri tahun 2015. Komunitas di daerah Depok ini beranggotakan 20-30 orang, tetapi yang aktif sekitar 15 orang. Awal mula terbentuknya komunitas di daerah Depok ini, karena melihat Sungai Ciliwung di daerah Depok sangat memprihatinkan sehinggu warga setempat berinisiatif untuk melalukan kegiatan Benah Ciliwung. Karena kegiatan ini, Bang Daus bertemu dengan Pak Taufik dan kemudian mencari tempat untuk dijadikan basecamp di daerah Depok. Basecampnya tersebut berada di Grand Depok City.
Sebelumnya, tempat yang dijadikan basecamp ini terlihat kotor dan tidak layak di tempati. Maka dari itu, Pak Taufik mengubah tempat yang kurang layak itu menjadi tempat untuk pusat Benah Ciliwung di daerah Depok.
Komunitas Pecinta Ciliwung tersebar di beberapa tempat, seperti di Puncak, Bojong, Condet dan Pondok Cina. Komunitas ini bersifat independent, tetapi jika ada acara maka komunitas ini akan memberitahukan kepada walikota setempat.

Komunitas Ciliwung Depok

Kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari yaitu Nanam Jahe Merah. Setiap sabtu dan minggu biasa melakukan Benah Ciliwung. Saat kegiatan menanam Jahe Merah, walikota dan DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) pernah datang untuk melihat dan berpartisipasi. Tanggal 31 April 2017, juga akan diadakan kegiatan Festival Mural dan Walikota akan datang untuk melihat acara tersebut.
Kegiatan lainnya seperti Jelajah Ciliwung. Jelajah Ciliwung ini biasa dilakukan saat Hari Ciliwung yaitu tanggal 11 November. Dalam kegiatan ini bukan hanya anggota saja yang ikut serta, namun warga sekitar atau orang-orang dari luar komunitas juga bisa ikut berpartisipasi. Jelajah Ciliwung ini bertujuan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di alirang Sungai Ciliwung. Saat Jelajah Ciliwung, sampah-sampah yang sudah dikumpulkan kemudian diserahkan ke DKP. Menurut informasi dari Bang Daus, untuk Sungai Ciliwung di Depok ini sudah mulai bersih, tetapi dari daerah Pondok Cina ke arah Jakarta masih banyak sampah yang tertimbun di dasar Sungai.

Biasanya saat sabtu dan minggu tidak hanya anggota dari komunitas saja yang berkumpul, tetapi komunitas lain juga ikut berkumpul dan bisa saja memberikan bantuan atau infomarsi kepada Komunitas Ciliwung Depok (KCD) . Salah satunya dari MAPALA Universitas Indonesia. Mereka memberikan pengajaran tentang tali menali kepada para anggota.

Di Komunitas Ciliwung Depok ini mempunyai basecamp yang sangat unik. Disana terdapat perahu karet untuk rafting, tenda untuk anggota yang tinggal, Mushola, Kamar Mandi, Tempat Memanam Jahe dan ada juga tempat untuk mengibarkan bendera Merah Putih saat 17 Agustus.

Mereka juga membuat beberapa perlengkapan lainnya seperti meja dan kursi. Bahan-bahan yang mereka gunakan untuk membuat meja dan kursi, mereka manfaatkan dari kayu yang sudah tidak terpakai dan mereka lukis dengan sedemikian rupa hingga menjadikan tempat Komunitas ini terlihat unik dan keren. Karena siapa yang dapat menyangka, bahwa Komunitas yang terdapat di bawah jembatan ini mempunya tempat yang bisa dibilang unik dan keren. Selain dari bahan daur ulang tersebut, mereka juga menggantungnya satu kursi dan dijadikan ayunan.

Di bagian atas yang bisa dibilang atap dari tempat tersebut, di berikan tempat untuk menggantungkan beberapa ban yang biasanya dipakai untuk kegiatan disitu.

Disitu terdapat tenda yang digunakan untuk tempat tinggal bagi anggota yang tinggal disitu. Jadi lebih terlihat sangat menyatu dengan alam. Untuk listrik mereka mengambil dari kontrakan dekat situ.

Karena sedang ada kegiatan Festival Mural, di KCD sudah ada beberapa gambar yang telah dilukiskan dari beberapa orang untuk KCD ini.

 Untuk kedepannya, KCD berharap kegiatan dari Komunitas ini bisa menjadi ekowisata. Jadi bukan hanya digunakan untuk berwisata saja, tetapi para awam datang ketempat tersebut juga mendapatkan edukasi tentang Sunga Ciliwung sekaligus membersihkan Sungai.

Kami berharap Sungai ini bisa menjadi lebih bersih lagi dan bisa menjadi objek wisata, sehingga Sungai Ciliwung tidak di anggap sungai yang kotor karena sampah tetapi menjadi bersih karena kita peduli akan kebersihan dari sungai tersebut.

Korupsi E-KTP

Akhir-akhir ini sedang terjadi kasus yang membuat banyak masyarakat kesal dan marah, yaitu korupsi E-KTP. Akibat kasus ini,  terjadi kerugian yang bernilai sangat besar. Dari kasus ini, ada beberapa orang yang dituduh terlibat. Namun ada beberapa orang yang mengelak karena dari awal memang tidak setuju dengan pengadaan E-KTP ini. KPK sedang berusaha untuk mengusut tuntas kasus ini.

            KPK terus menelusuri kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kasus e-KTP ini sebagai kasus yang besar.

"(Kasus) e-KTP itu termasuk kasus yang besar ya. Karena seperti diketahui, kerugian negaranya saja, dari hitungan BPKP itu Rp 2,3 triliun," kata Agus di Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Agus menambahkan, dalam pengusutan kasus ini, KPK memanggil banyak pihak untuk menemukan bukti-bukti agar ada tersangka lain. Menurutnya, dalam.kasus yang merugikan negara dengan nominal yang besar, tidak mungkin hanya ada 2 orang yang terlibar korupsi di kasus ini.

"Oleh karena itu, secara bertahap kita menelusuri, mengembangkan, mencari alat bukti untuk tersangka-tersangka yang lain. Oleh karena itu, kalau anda perhatikan, banyak yang dipanggil, banyak yang diundang itu dalam rangka (penelusuran kasus) itu," kata Agus.

"Saya yakin kalau angka Rp 2,3 tiliun, tidak mungkin kan cuma 2 orang itu (yang terlibat). Masih ada pihak-pihak terkait yang kemudian nanti akan bertanggung jawab," tambahnya.

Agus mengatakan, sudah dilakukan blokir terhadap rekening-rekening yang terkait dengan kasus yang memiliki nilai total proyek sekitar Rp 5,9 triliun ini. Namun, belum ada barang bukti yang disita karena hal itu membutuhkan keputusan dari pengadilan.

"Sudah ada rekening yang diblokir. Tapi saya nilainya gak tahu persis. (Tapi) belum, belum (ada yang disita). Kan menyita itu kan harus ada keputusan pengadilan," ujarnya.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka. Ia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Di kasus ini, KPK juga telah menetapkan status tersangka kepada eks Dirjen Dukcapil, Irman.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudiin beberapa kali bersuara tentang penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan e-KTP tersebut. Dia bersikukuh telah terjadi mark up di proyek tersebut. KPK sendiri telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak di antaranya ialah anggota DPR, pejabat Kemendagri dan juga pihak swasta.

Dari berita tersebut dan beberapa berita lainnya yang berkaitan dengan korupsi E-KTP, ada beberapa hal perlu di ketahui:

1.      Apa yang sebenarnya di korupsi?  Memang itu yang akan ditanyakan disaat membaca berita ini.

Proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2012. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun. KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender tersebut ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri telah mendakwa dua orang; mantan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Dalam persidangan Kamis (09/03) Irman disebut jaksa telah mengarahkan Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek.

2.      Angka-angka yang mencengangkan

KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini sejak pertengahan 2014. Selama hampir tiga tahun, lembaga tersebut telah memeriksa 294 saksi, menetapkan dua tersangka dan menyita Rp247 miliar.

Yang menarik pada persidangan pertama adalah untuk dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyiapkan surat dakwaan setebal 24.000 lembar. Tingginya hampir 2,5 meter. Namun untuk persidangan, dakwaan dipersingkat menjadi 121 halaman.

Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR) dan Setya Novanto, yang saat itu menduduki posisi ketua fraksi Partai Golkar.

Dan yang paling 'mencengangkan' dalam kasus ini adalah berapa jumlah dana yang diduga dikorupsi. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai Rp2,3 triliun.

Jumlah fantastis itu menuai reaksi negatif dari media sosial. Di antaranya Mohamad Sjohirin, yang lewat akunnya @Msjohirin mencuit, "uang korupsi e-KTP bisa membangun ribuan sekolah atau rusun. Kenapa tidak ada yang demo atau hujat?"

3.      Merupakan korupsi terbesar

Tidak bisa ditampik, taksiran kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun, bukanlah nilai kecil. Jika dibandingkan dengan sejumlah kasus korupsi yang sedang atau telah ditangani KPK, dugaan korupsi e-KTP bahkan mengakibatkan potensi kerugian negara terbesar.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor Jawa Barat senilai Rp1,2 triliun, disebut KPK mengakibatkan kerugian negara Rp706 miliar.

Sementara kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri dan perkara korupsi komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan, berturut-turut mengakibatkan kerugian negara Rp121 miliar dan Rp89,3 miliar.

4.      Terdapat nama-nama terkenal dalam deretan terdakwa korupsi E-KTP

Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat anggota Komisi II DPR, hingga Menkumham Yasonna Laoly, yang dulu juga duduk di komisi sama, disebut-sebut ikut menerima suap dalam kasus dugaan korupsi e-KTP ini.

Dugaan keterlibatan itu menjadi lebih terang setelah jaksa KPK, pada sidang Kamis (09/03), mengumumkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana korupsi. Baik Ganjar maupun Yasonna termasuk di dalamnya.

Ganjar disebut menerima US$520.000 atau Rp7 miliar. Sementara Yasonna ditulis menerima US$84.000 atau Rp1,1 miliar. Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi, ditulis menerima lebih US$4,5 juta atau lebih Rp60 miliar.

Kebanyakan nama yang disebut Jaksa adalah politisi DPR; mantan ketua DPR Marzuki Ali Rp20 miliar, Anas Urbaningrum US$5,5 juta (Rp74 miliar), Teguh Djuwarno US$167.000 (Rp2,2 miliar), Arief Wibowo US$108.000 (Rp1,4 miliar).

Bahkan ketua DPR Setya Novanto (saat itu adalah ketua fraksi Golkar) bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, menerima salah satu 'bagian' terbesar yaitu Rp574 miliar.

Setya Novanto, Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly, secara terpisah telah membantah tudingan itu.

5.      Dikabarkan Ahok terlibat dalam kasus ini

Salah satu nama yang kerap disebut terlibat kasus ini adalah calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Pada periode 2011-2012 Ahok adalah anggota komisi II DPR dari partai Golkar.

Kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Ahok membantah tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa dirinya adalah sosok paling keras menentang proyek pengandaan e-KTP.

"Saya paling keras menolak E-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok, Senin (06/03).

Ahok mengklaim tidak tahu menahu terkait daftar pembagian uang pengadaan e-KTP yang beredar.

"Itu cuma daftar penerima (fee) e-KTP atau daftar (anggota) Komisi 2? Masuk daftar itu kan bisa saja orang mau bagiin (uang) lalu bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak (itu hal lain)," tutur Ahok.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK pada sidang Kamis (09/03), nama Ahok tidak ada dalam daftar penerima dana korupsi.

6.      Kemanakah duit sebanyak itu mengalir?

Berikut dipaparkan kemana duit E-KTP itu mengalir.

Jaksa Penuntut Umum memaparkan hampir separuh dari duit proyek pengadaan e-KTP mengalir ke kantong pejabat Kementerian Dalam Negeri. Duit haram tersebut juga diketahui dinikmati sejumlah politikus dan anggota dewan.

Bahkan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Ketua DPR Setya Novanto juga disebut menerima duit rasuah tersebut. Nama besar lain yang disebut menerima duit adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Setya Novanto, Ganjar Pranowo, dan Yasonna Laoly sama-sama membantah telah menerima duit tersebut.

Nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama Nazarudin juga disebut mendapatkan jatah uang proyek e-TKP. Mantan Ketua DPR Ade Komarudin juga disebut mendapatkan jatah.

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39218275 

https://news.detik.com/berita/d-3340321/kpk-kerugian-di-proyek-e-ktp-rp-23-t-tak-mungkin-cuma-2-tersangka 

http://www.rappler.com/indonesia/berita/163690-semua-hal-tentang-mega-korupsi-e-ktp